Sistem Tanam Paksa

                                                             Sejarah Indonesia

         Apa itu sih   jalan tengah bersama komisaris jendral?jalan tengah bersama Komisaris Jenderal merupakan jalan tengah yang diambil oleh Komisaris Jenderal dengan mempertimbangkan pendapat kaum liberal an kaum konservatif dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negeri induk. 

        Lalu apakah pada era komisaris jendral terdapat kaum konservatif dan kaum liberalis ? apa pandangan ekonomi kedua kaum tsb?kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan.        jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal.
Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran, akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan, antara lain sebagai berikut : 

• Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerinah tidak dibayar.

• Perkerjaan di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah

• Tanaman yang diwajibkan untuk penanaman tanaman dagang, sering melebihi 1/5, bahkan mencapai ½ luas tanah petani.

•  Sisa keuntungan dari penanaman tanaman dagang diambil oleh pemerintah.

• Pekerjaan untuk menanam tanaman dagang sering melebihi waktu untuk menanam padi, sehingga areal penanaman padi rakyat menjadi terlantar.

• Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.

• Adanya cultuur prosenten (prosentasi keuntungan) yang diberikan kepada pengawas tanam paksa.

Apa dampak tanam paksa bagi rakyat indonesia dan belanda?
Pelaksanaan sistem tanam paksa mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat negeri ini. Rakyat mengalami kesengsaraan dan kelaparan terutama di daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan.
1) Pemerintah belanda memperoleh surplus keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan hindia belandad dan membangun negeri belanda
2) Badan usaha dagang belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar setelah mendapatkan hak monopoli perdagangan pengangkutan hasil tanam paksa.

         Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
          Ciri utama sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian yang laku dipasar internasional khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil pajak tersebut selanjutnya dikirim ke negeri Belanda.

 Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat Gubernur Jendral yang baru untuk Indonesia, yaitu Johanes Van Der Bosch. Van Den Bosch inilah yang kemudian mengeluarkan kebijakannya yang terkenal. Yaitu cultuurstelsel atau system tanam paksa

           Pelaksanaan sistem tanam paksa

Hal ini disebabkan karena rakyat tidak sempat mengerjakan sawah sehingga mengalami kegagalan panen. Sementara dilain sisi pemerintah Belanda memperoleh banyak keuntungan sehingga mengalami surplus keuangan.

a. Dampak tanam paksa bagi pemerintah kolonial Belanda

b. Dampak tanam paksa bagi rakyat

1) Banyak rakyat yang meninggal dan sakit terutama di cirebon, demak dan grobogan sehingga jumlah penduduk di pulau jawa makin berkurang

2) Penduduk indonesia mulai berbagai jenis tanaman bernilai ekspor seperti kopi, teh, kina, tembakau dan nila

Jadi, kesimpulannya, sistem tanam paksa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komonen yang dihubungkan untuk mewajibkan setiap desa dan menyisihkan tanah tersebut tidak di kenakan pajak, karena hasil tanaman sudah merupakan pajak. Yang harus diserahkan oleh para petani Indonesia kepada pemerintah Belanda. Penduduk Indonesia yang tidak memiliki tanah sebagai gantinya harus bekerja di perkebunan. Untuk menanami tanah dan mengolah semua hasil perkebunan.

#sistemtanampaksa #tanampaksa #kolonialbelanda #komisaris #liberalis #jalantengah

By : @Juwita_ana

        @sofiasetiya__

maaf bila ada kekurangan boleh beri saran di komen kok :)